Sejarah Komunis di Indonesia

Hari ini 30 September akan selalu mengingatkan pada suatu peristiwa yang menghiasi sejarah bangsa Indonesia. Suatu usaha kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap negara dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira AD yang dituduh membentuk dewan jendral. Dewan jenderal ini ditengarai akan melakukan perebutan kekuasaan negara. Kecuali Nasution, jasad keenam perwira AD tersebut ditemukan di daerah Lubang Buaya. Setidaknya peristiwa itulah yang ditanamkan penguasa orde baru sebagai bagian sejarah bangsa Indonesia, kemudian disebutnya sebagai peristiwa G30S PKI, yaitu Gerakan 30 September oleh PKI.

Penulis tidak akan melakukan analisa siapa yang salah atau benar dan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dikemudian hari. Tulisan ini akan mengulas tentang sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) itu sendiri. Kapan kemunculannya, seberapa jauh pengaruhnya terhadap pergerakan Indonesia hingga kehancurannya pada September 1965.

Sejarah kemunculan Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak lepas dari pergerakan menuju kebebasan Hindia Belanda dari pemerintahan kolonial Belanda di masa lalu. Seiring kekuasaan administrasi Belanda di Hindia Belanda yang semakin luas sehingga pribumi memiliki kesempatan duduk di posisi-posisi administratif yang menyebabkan perlunya pendidikan tinggi bagi pribumi dari sekedar Sekolah Rakyat (SR). Ini juga bagian dari politik etis Belanda atau balas budi terhadap negara jajahannya. Tentu saja apa yang terjadi Hindia Belanda tidak lepas dari kejadian-kejadian sosial di eropa. Kemudian bermunculanlah perkumpulan-perkumpulan pribumi untuk menyamai perkumpulan orang Belanda. Lahirnya perkumpulan seperti Boedi Oetomo salah satunya. Perkumpulan yang masih dianggap hanya untuk kelas priyayi pribumi ini menyebabkan cukup sulit bagi pribumi kebanyakan untuk bergabung. Hingga akhirnya menemukan salurannya ketika SDI (Sarekat Dagang Islam) berdiri yang kemudian berubah menjadi SI (Syarikat Islam). Di bawah H.O.S Tjokroaminoto, SI berubah menjadi organisasi yang mengadvokasi pribumi terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang tidak menguntungkan.

Marxis dibawa pertamakali ke Hindia Belanda oleh Snevliet yang kemudian mendirikan ISDV (Indische Sociaal-Demokratische Vereeniging). Salah seorang anggota SI yaitu Semaun kemudian bergabung ke dalam ISDV diikuti oleh Darsono. Pada tahun 1920 ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pilihan nama Indonesia saat itu mulai menjadi suatu identitas bagi wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipelopori oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda.

Semaoen

Keanggotaan organisasi bersifat terbuka pada saat itu, artinya sesorang bisa berada dalam dua hingga tiga organisasi yang berbeda. Mengingat saat itu belum ada sistem kepartaian yang jelas. SI pun mendapat pengaruhnya dari PKI sehingga memunculkan SI Merah yang kemudian dikeluarkan oleh H.O.S Tjokroaminoto dan Agus Salim. Tokoh komunis pada tahun-tahun tersebut yang cukup dikenal adalah Semaum, Darsono, dan Tan Malaka. Usaha pemberontakan PKI pada tahun 1928 menjadikan partai ini dilarang keras oleh pemerintahan Belanda sehingga Tan Malaka pun diusir keluar Hindia Belanda.

Tan Malaka

Pada tahun-tahun tersebut perlawanan terhadap pemerintahan Belanda dilakukan pula oleh tokoh-tokoh nasionalis, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir. Kurun waktu penjajahan Jepang selama 3 tahun di Indonesia membawa berkah dimana pemegang administratif pemerintahaan diserahkan kepada orang Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia kedua melahirkan kesempatan untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah melalui proses yang panjang antara pemuda dengan Soekarno-Hatta, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Kedatangan Belanda pun disambut oleh negara Indonesia yang telah merdeka. Belanda melancarka agresinya utk merebut kembali tanah jajahannya. Tidak puas dengan sikap pemerintahan Indonesia yang dianggap terlalu lunak maka Muso yang baru kembali dari Moskow melancarkan usaha pemberontakan PKI untuk merebut negara Indonesia bersama Amir Syarifudin seorang sosialis radikal. Usaha ini gagal dan untuk sementara D.N Aidit menyembunyikan dirinya. Hingga secara perlahan PKI mulai muncul kembali ke permukaan dengan aksi-aksi nya yang menentang kekuatan imperialisme dan feodalisme yang dianggapnya masih bercokol di negara Indonesia yang sudah merdeka. Revolusi nasional belumlah tuntas, setidaknya itulah pendapat PKI. Empat sekawan: D.N Aidit, Lukman, Nyoto dan Sjam menjadi penggeraknya. Pada tahun pemilu tahun 1955, PKI menempati kemenangan urutan nomor empat setelah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama. Faham nasionalis, agama dan komunis (nasakom) yang diperkenalkan Sukarno dimanfaatkan Aidit untuk memperkuat PKI dalam pemerintahan. Ada tiga kekuatan utama saat itu dalam pemerintahan, yaitu: Seokarno, PKI dan TNI AD.

D.N Aidit

D.N Aidit terpancing untuk melakukan tindakan kiri dalam PKI yang disebut sebagai ‘Kekanakan’ oleh Bung Karno. Kondisi sosial antara Jerman sebagai kelahiran Marxist, Soviet dan Indonesia adalah berbeda. Dalam teori Marxis tidak memasukan kelas tani, tani di Indonesia lebih bersifat patron daripada hubungan buruh dan majikan. Para nasionalis lebih sibuk memperkuat diri tanpa ada keinginan untuk bergerak atau bangkit secara ekonomi menumbangkan imperialisme dan feodalisme. Partai ini percaya jika negara dalam kondisi kapitalisme maka kaum buruh dan tani akan bergerak maju untuk menggantikannya. Selanjutnya kaum komunis akan bergerak mengambil alih. Kondisi-kondisi demikian yang membuat D.N Aidit untuk mengambil jalan Lenin seperti yang dilakukan Lenin pada 1912 saat kaum Bolshewik menjatuhkan kekaisaran Tsar. Polemik lainnya antara Soekarno, PKI, dan AD termasuk masuknya ‘Mafia Barkeley’ yang menyumbang betapa situasi saat itu cukup membuat frustasi dan rumit tidak akan dikupas disini.

Maka terjadilah usaha perebutan kekuasaan yang kedua kali oleh D.N Aidit dan beberapa kelompok pada 30 September 1965 yang menamakan dirinya G30S. Kemudian diketahui bahwa kudeta G30S ini hanya dimotori oleh Aidit, biro chusus, dan beberapa perwira militer. Bahkan Nyoto dan petinggi-petinggi PKI pun tidak dibertahu sebelumnya. Secara nasional, anggota-anggota PKI tidak ada yang tahu dan usaha kudeta ini pun dapat dengan cepat dipadamkan. Suharto sebagai kepala Kostrad mengambil alih pimpinan AD begitu Ahmad Yani berhalangan. Pembersihan seluruh anggota-anggota PKI beserta organisasi dibawahnya menjadi awal kebangkitan orde baru pada tahun 1966 dan awal kehancuran nasionalisme Indonesia itu sendiri.

Propaganda untuk membenarkan tindakan Mayjen Suharto dikisahkan melalui film dari tulisan sejarawan Nugroho Notosusanto. Arifin C. Noer berperan sebagai sutradaranya. Pada masa rejim orde baru, film berjudul “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” yang dibuat tahun 1984 diputar setiap tanggal 30 September.

Pengkhianatan g-30-s-pki

Film “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI”

Film tersebuat di atas tidak lagi diputar setelah tahun 1998.  Selanjutnya adalah film “Penumpasan Sisa Sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula)” yang mengisahkan pengejaran dan penangkapan sisa-sisa anggota PKI yang melarikan diri di Blitar Selatan.

Operasi_Trisula_sampul

Film “Penumpasan Sisa Sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula)”

Seain itu cerita pembersihan seluruh anggota-anggota PKI di Indonesia dikupas dalam edisi khusus Majalah Tempo berjudul ‘Pengakuan Algojo 1965’.

Pengakuan Algojo 1965

Edisi Khusus ‘Pengakuan Algojo 1965’

Salah satu tokoh eksekusi yang ditampilkan adalah Anwar Congo, seorang bekas preman bioskop di Medan. Bahkan perjalanan dan bagaimana Anwar Congo dalam mengeksekusi korbannya telah difilmkan oleh Sutradara Joshua Oppenheimer dalam film dokumenter berjudul ‘The Act of Killing’. Sebelum terjadinya Gerakan 30 September yang oleh Pak Soekarno disebut Gerakan 1 Oktober atau gestok, film-film Amerika dilarang perederannya di Indonesia karena dianggap produk imperialisme. Panitia Aksi Boikot Film Imperialis Amerika Serikat (PABFIAS) dibentuk untuk menghentikan masuknya film Amerika ke Indonesia. Asosiasi perusahaan pengimpor atau AMPAI (America Movie Picture Associatio of Indonesia) pun dapat dibubarkan. Ini dapat kita baca baik dalam tulisan ataupun pidato Pramoedya Ananta Toer, seorang budayawan Lekra yang menyerang beredarnya film-film tersebut. Tidak adanya film-film Amerika yang masuk membuat penonton bioskop pun berkurang sehingga mengurangi pendapatan para preman bioskop. Menyebebkan timbulnya dendam di kemudian hari bagi Anwar Congo dan teman-temannya untuk menghabisi orang-orang PKI pada suatu kesempatan.

The Act of Killing

Film dokumenter ‘The Act of Killing’ karya Joshua Oppenheimer

Berbicara mengenai penolakan film-film Amerika oleh Lekra tentu saja tidak lengkap jika tidak melihat situasi pemahaman kebudayaan sebelum tahun 1965.

Peristiwa yang jarang diketahui adalah terjadinya perseteruan antara kaum intelektual dan budayawan antara kelompok manikebu (manifesto kebudayaan) penggagas ‘Humanisme universal’ dengan Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) pendukung ‘Realisme sosial’. Lekra disebut-sebut sebagai organisasi underbow PKI.

Seniman yang tergabung dalam manikebu antara lain yang terkenal: H.B Jassin, Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisyahbana, Tauifik Ismail, Bokor Hutasaut dan Goenawan Mohamad. Dari kubu Lekra yang terkenal adalah Pramoedya Ananta Toer, Henk Ngantung, Basuki Resbowo, Bakri Siregar, Rivai Apin, Agam Wispi, Joebaar Ajoeb, Hendra Gunawan, Affandi dan S Rukiah Kertapati. Selain LEKRA, dukungan terhadap ‘Realisme sosial’ datang dari Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) yakni penyair Sitor Situmorang.

Kekerasan Budaya

Kekerasan Budaya Pasca oleh Wijaya Herlambang

Politik sebagai panglima adalah paham yang dianut oleh Lekra. Bahwa kesenian itu harus berhubungan dengan kondisi rakyat, tidak menafikan realita yang terjadi pada rakyat. Berbeda dengan paham ‘Humanisme universal’ bahwa berkesenian adalah suatu kebebasan diri, tidak ada suatu kebudayaan di atas suatu kebudayaan yang lain. Paham inilah yang digagas oleh kelompok manikebu. Dari sumber buku ‘Kekerasan Budaya’ bahwa Amerika ikut campur tangan dalam kelahiran manikebu. Ini bisa kita lihat anggota PSI semacam Mochtar Lubis, Arief Budiman dan Goenawan Mohamad pada daftar penandatanganan pembentukan manikebu.

Prahara Budaya

 Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA/PKI oleh D.S. Moelyanto dan Taufik Ismail

lekra tak membakar buku

Lekra Tidak Membakar Buku oleh D.S.

Tentu saja tidaklah lengkap jika kita tidak membaca buku yang diterbitkan oleh PB NU dalam ‘Benturan NU-PKI 1948-1965’. Barisan Serbaguna Ansor sebagai salah satu organisasi masyarakat yang terlibat dalam peristiwa sejarah tahun 1965 yang tentu juga mempunyai alasannya tersendiri hingga berbuat demikian. Dapat dikatakan bahwa situasi waktu itu adalah membunuh atau dibunuh.

Bentura NU PKI 1948 1965

Buku ‘Bentutan NU-PKI 1948-1965’

Kisah pengalaman para keluarga korban aksi PKI dibukukan oleh Anab Afifi dan Thowaf Zuharon dalam ‘Ayat-Ayat Yang Disembelih’.

AAYD

Buku ‘Ayat-Ayat Yang Disembelih’

Kembali Sutradara Joshua Oppenhemimer mengangkat tragedi pembantaian tahun 1965-1966 dalam sebuah film berjudul SENYAP (THE LOOK OF SILENCE). Jika JAGAL bercerita dari sisi pelaku maka SENYAP memberikan ruang dari korban untuk berkisah.

20140908Senyap_-_Joshua_Openheimer

Film dokumenter ‘The Look of Silence’ (SENYAP) karya Joshua Oppenheimer

Pada tahun 2016 dicetak untuk ketiga kalinya sebuah buku yang berkisah mengenai perjalanan para tahanan politik di Pulau Buru sebagai hasil peristiwa G30S. Kisah ini diceritakan oleh Hersri Setiawan dalam buku tersebut ‘Memoar Pulau Buru I’.

Memoar Buru

Buku ‘Memoar Pulau Buru’

Di tahun ini pula diputar film dokumenter yang mengangkat para tahanan politik akibat peristiwa G30S ke Pulau Buru. Film ini menampilkan  Hersri Setiawan sebagai tokohnya. Semoga film ini dapat segera beredar di masyarakat sehingga masyarakat akan semakin tahu sejarah kemanusiaan bangsa Indonesia yang pernah kelam.

c3212861-a585-48fd-8931-ae56938ad019_169

Film Dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’

Setidaknya ada beberapa yang berkisah tentang sejarah komunis di Indonesia bisa dijadikan referensi untuk pemahaman kita.

pki

Buku ‘Kemunculan Komunisme Indonesia’ – Ruth T. McVey

komunisme-di-indonesia_pusjarah-tni

Buku’Komunisme di Indonesa’ – PUSJARAH TNI

Buku ‘GERWANI-Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan’-Amuwarni Dwi Lestariningsih

Bagi penyintas peristiwa 1965 dan simpatisannya, menyuarakan rasa dan mengisahkan emosi bagi tidak saja melalui tulisan dan film dokumenter. Melalui album “Dunia Milik Kita” (2016) yang dilantunkan paduan suara Dialita menyuarakan dan mengisahkan perjalanannya sebelum dan sesudah peristiwa 1965.  Irama bersemangat “Di Kaki-Kaki Tangkuban Perahu” bagi para petani yang memperjuangkan haknya di UUBH (Undang-Undang Bagi Hasil) dan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang dimulai pada tahun 1960-an. Sebuah harapan dan ketegaran dalam lagu “Ujian” diciptakan bagi para tahanan perempuan yang meringkuk di penjara Bukit Duri, Jakarta.

album_art_yesno083

Album CD Audio ‘Dialita: Dunia Milik Kita’

Daftar lagu dalam Album CD Audio ‘Dialita: Dunia Milik Kita’:

  1. Ujian
  2. Salam Harapan
  3. Di Kaki-Kaki Tangkuban Perahu
  4. Padi Untuk India
  5. Taman Bunga Plantungan
  6. Viva Ganefo
  7. Lagu Untuk Anakku
  8. Kupandang Langit
  9. Dunia Milik Kita
  10. Asia Afrika Bersatu

Lagu-lagu di atas dapat diunduh secara bebas (free downloading) pada http://yesnowave.com/yesno083/

SIMPOSIUM NASIONAL 65

Pada 18-19 April 2016 diselenggarakan Simposium Nasional dengan ‘Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan’ sebagai tema.

Simposium65_2

 

153754620160418her111780x390-jpg-571584042023bd1c048b457a

 

Simposium65

 

Simposium 65_18 April 2016

 

Simposium 65_19 April 2016

 

International People’s Tribunal 1965 (IPT 65)

Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional-International People’s Tribunal 1965 (IPT 65)

International People’s Tribunal 1965 (IPT 65) berlangsung pada 10-13 November 2015. Berlangsung di Den Haag, Belanda.

Film Joshua Oppenheimer yaitu The Act of Killing (Jagal) yang dirilis pada 2012 mengilhami pelaksanaan IPT 65.

Hakim Ketua, Zak Yacoob, menyampaikan keputusan Tribunal 20 Juli 2016 sebagai berikut:

  1. Negara Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya. Kejahatan tak berkemanusiaan ini adalah: a) Pembunuhan brutal atas manusia yang jumlahnya tidak diketahui persis, tetapi secara umum diperkirakan antara 400.000-500.000 orang; b) Penahanan dalam kondisi tak manusiawi, jumlah orangnya tidak diketahui persis, tapi secara umum diasumsikan sekitar 600.000 orang; c) Perbudakan orang-orang di kamp-kamp tahanan seperti di Pulau Buru; d) Penyiksaan; e) Penghilangan paksa; f) Kekerasan seksual
  2. Ratusan atau ribuan orang direnggut hak kewarganegaraannnya. Ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap kemanusiaan.
  3. Propagansa palsu yang disebarkan untuk menyiapkan keberlangsungan kekerasan. Hal ini merupakan bagian integral dari perbuatan kekerasan itu sendiri.
  4. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, semuanya terlibat dalam derajat yang berbeda-beda dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan ini
  5. Fakta yang dibawa ke Tribunal termasuk pula tindakan-tindakan yang masuk dalam Konvensi Genosida tahun 1948. Tindakan-tindakan ini dilakukan terhadap kelompok masyarakat Indonesia dengan maksud memusnahkan atau menghancurkan kelompok masyarakat tersebut.

Pada tahun 2017 IPT 65 merilis laporan akhirnya.

Namun demikian tuntutan yudisial oleh IPT 65 ini tidak berkekuatan hukum.

Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” berlangsung pada 18-19 April 2016. Berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta. Simposium ini dihadiri antara lain oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Nasional HAM, Dewan Pers, dan Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Dihadiri pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Agus Widjojo.

Mengutip dari harian Kompas, menurut Luhut, ada penyesalan mendalam terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, meskipun pemerintah tidak berpikir untuk memberi maaf. Dia berharap, kasus-kasus pelanggaran HAM tidak akan terulang.

Sementara menurut Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Agus Widjojo, sangatlah kecil kemungkinan menyelesaikan peristiwa pasca 1965 melalui proses yudisial. Banyaknya kasus, lamanya proses dan besarnya biaya menjadi kendala apabila peristiwa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Seperti pernyataannya yang dikutip pada harian Kompas pada 20 April 2016 bahwa jalur non-yudisial dengan konsep rekonsiliasi menjadi perlu dikedepankan. “Rekonsiliasi didasarkan pada kemauan untuk berdamai dengan masa lalu dan kesepakatan membangun masa depan bersama yang damai,” ujar Agus.

Semoga tulisan ini menambah wawasan kita mengenai pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia baik pergerakan kanan maupun pergerakan kiri sehingga kita cukup bijak menyikapi informasi dan sejarah yang ada.

Mengenai wacana rekonsiliasi dapat disimak dalam wawancara khusus antara CNN Indonesia dengan Agus Widjojo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Silahkan membuka http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161001191440-75-162627/agus-widjojo-masyarakat-bersikap-masih-seperti-1965/

 

Referensi yang bisa didownload:

Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (John Roosa) bisa diunduh gratis http://www.mediafire.com/download/i1zg2vz1umq/DalihPembunuhanMassal.pdf

Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966http://www.elsam.or.id/downloads/1343901109_Ringkasan_Eksekutif_Penyelidikan_Peristiwa_65.pdf

http://www.tribunal1965.org/final-report-of-the-ipt-1965
(Brunei, 12 September 2012 / Vung Tau City, Vietnam, 5 October 2012/Jakarta, 26 September 2014 / Miri, 13 Desember 2014)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: